Anggota Parlemen Selandia Baru protes terhadap sebuah RUU yang kontroversial, yang bertujuan untuk mengubah cara penafsiran perjanjian antara Maori dan Kerajaan Inggris, pada Kamis, 14 November 2024.
Mereka mengungkapkan ketidaksetujuan mereka melalui sebuah aksi simbolis berupa tarian Haka di tengah sesi pemungutan suara di parlemen. Mereka merasa bahwa RUU ini berpotensi merugikan hak-hak masyarakat asli di negara tersebut.
RUU yang dimaksud berencana untuk menafsirkan ulang Perjanjian Waitangi, yang ditandatangani pada tahun 1840 antara lebih dari 500 kepala suku Maori dan Kerajaan Inggris. Hal ini dianggap akan mengurangi perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Maori.
Dalam akun Instagram @fakta.indo, tidak hanya anggota parlemen, ratusan orang juga melakukan aksi protes dalam bentuk pawai selama sembilan hari untuk menentang keberadaan RUU ini.
Sementara itu, pemungutan suara untuk RUU tersebut dihentikan sejenak ketika beberapa anggota parlemen dari pihak oposisi dan para demonstran ikut bergabung dalam tari Haka yang dipimpin oleh Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, seorang anggota parlemen dari kelompok Maori.
RUU ini mengusulkan penghapusan sejumlah prinsip yang telah ada sejak Perjanjian Waitangi, yang berfungsi sebagai dasar pendirian negara Selandia Baru dan memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak masyarakat Maori.
Karena adanya reaksi publik yang besar, termasuk pawai protes selama sembilan hari, lebih dari 40 penasihat hukum yang juga merupakan penasihat raja menulis surat terbuka kepada Perdana Menteri Christopher Luxon dan Jaksa Agung Judith Collins, meminta agar mereka membatalkan RUU ini.
David Seymour, yang merupakan anggota dari Partai UU, berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang tertulis dalam Perjanjian Waitangi memberikan hak yang lebih istimewa bagi masyarakat Maori dibandingkan dengan warga Selandia Baru lainnya.
"Tujuan dari RUU ini adalah untuk mengakhiri keheningan parlemen yang berlangsung selama 49 tahun dalam mendefinisikan prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang, dengan tujuan agar perjanjian ini lebih jelas artinya bagi masyarakat Selandia Baru saat ini," ujar David Seymour.
David Seymour, pemimpin Partai UU, baru-baru ini memperkenalkan sebuah RUU yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang makna Perjanjian Waitangi dalam konteks hukum modern.
Namun, RUU ini langsung mendapatkan kritikan tajam dari pihak oposisi. Willie Jackson, seorang anggota dari Partai Buruh, dengan tegas menentang RUU ini, bahkan menyebut David Seymour sebagai politisi yang berbahaya bagi negara.
Jackson mengklaim bahwa RUU ini akan merugikan hak-hak masyarakat Maori dan mempertanyakan prinsip-prinsip yang diusulkan dalam RUU tersebut, yang bahkan dia sebut sebagai kebohongan.
Rawiri Waititi, yang merupakan anggota dari Te Pati Maori, juga mengecam keras RUU ini, dengan membandingkan Partai UU dengan kelompok rasis KKK dan menyatakan bahwa RUU ini akan mengabaikan hak-hak masyarakat Maori.
Chloe Swarbrick dari Partai Hijau meminta para anggota parlemen untuk memilih antara mendukung RUU ini demi kepentingan kekuasaan atau memilih untuk melakukan hal yang benar bagi masyarakat. Ia mengingatkan mereka untuk mendengarkan hati nurani mereka dalam mengambil keputusan.
RUU ini merupakan hasil kesepakatan antara Partai UU dan partai kanan-tengah, National. Namun, sejumlah anggota koalisi tersebut sudah mulai menarik dukungannya, sehingga besar kemungkinan RUU ini tidak akan diteruskan.
Sumber : NtvNews.id
Commentaires