Korea Utara (Korut) mengklaim lebih dari 1 juta pemuda di wilayahnya telah mendaftar untuk bergabung dengan militer sepanjang pekan ini. Ini terjadi di tengah memanasnya Semenanjung Korea setelah Pyongyang menuduh militer Korea Selatan (Korsel) mengirimkan sejumlah drone ke wilayahnya.
"Jutaan anak muda ikut serta dalam perjuangan nasional untuk memusnahkan sampah Korea Selatan yang melakukan provokasi serius dengan melanggar kedaulatan DPRK melalui infiltrasi drone," demikian dilaporkan Korean Central News Agency (KCNA), seperti dilansir AFP, Rabu (16/10/2024).
DPRK merupakan kependekan dari Republik Demokratik Rakyat Korea, nama resmi Korut.
Dilaporkan oleh KCNA bahwa lebih dari 1,4 juta pemuda, yang mencakup para pejabat liga pemuda serta para pemuda dan pelajar di seluruh Korut, secara sukarela bergabung atau bergabung kembali dengan Tentara Rakyat Korea -- nama resmi militer Korut -- pada tanggal 14 Oktober dan 15 Oktober waktu setempat.
Korut memiliki masa wajib militer yang panjang bagi semua laki-laki di negaranya, dan sebelumnya mengklaim soal adanya gelombang patriotik dalam wajib militer yang terjadi saat ketegangan meninggi dengan Korsel dan Amerika Serikat (AS).
Sementara itu, pada Selasa (15/10), Korut meledakkan ruas jalanan dan jalur kereta simbolis di perbatasan yang menghubungkan kedua Korea setelah memperingatkan pengerahan drone-drone lebih lanjut akan dianggap sebagai deklarasi perang.
Pyongyang juga memerintahkan tentara-tentaranya di perbatasan untuk bersiap menembak.
Seoul awalnya membantah telah mengirimkan drone, namun Pyongyang mengklaim ada "bukti jelas" yang menunjukkan keterlibatan negara tetangganya tersebut. Drone-drone yang mengudara dari wilayah Korsel itu dilaporkan menyebarkan selebaran propaganda antirezim di ibu kota Korut.
Meskipun masih belum jelas soal siapa dalang utama di balik pengerahan drone ke Korut itu, para aktivis Korsel sudah sejak lama menerbangkan balon-balon yang membawa selebaran antirezim Pyongyang hingga melintasi perbatasan.
Taktik semacam itu memicu kemarahan Korut dan direspons dengan membombardir Korsel dengan balon-balon berisi sampah.
Otoritas Korsel yang ada di area-area dekat perbatasan dengan Korut mengambil langkah untuk mencegah para aktivis meluncurkan balon melintasi perbatasan.
Untuk melindungi warganya, menurut seorang pejabat pemerintah Provinsi Gyeonggi, otoritas setempat akan menetapkan Yeoncheon, Gimpo dan Paju sebagai "zona berbahaya khusus di mana siapa pun yang mencoba mengirimkan selebaran ke Korea Utara bisa dikenai penyelidikan kriminal".
Seoul awalnya membantah telah mengirimkan drone, namun Pyongyang mengklaim ada "bukti jelas" yang menunjukkan keterlibatan negara tetangganya tersebut. Drone-drone yang mengudara dari wilayah Korsel itu dilaporkan menyebarkan selebaran propaganda antirezim di ibu kota Korut.
Meskipun masih belum jelas soal siapa dalang utama di balik pengerahan drone ke Korut itu, para aktivis Korsel sudah sejak lama menerbangkan balon-balon yang membawa selebaran antirezim Pyongyang hingga melintasi perbatasan.
Untuk melindungi warganya, menurut seorang pejabat pemerintah Provinsi Gyeonggi, otoritas setempat akan menetapkan Yeoncheon, Gimpo dan Paju sebagai "zona berbahaya khusus di mana siapa pun yang mencoba mengirimkan selebaran ke Korea Utara bisa dikenai penyelidikan kriminal".
Sumber : DetikNews.com
Comments